Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus yakni Jaksa Agung yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum. Indonesia adalah negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum diatas segala-galanya. Salah satu lembaga pelaksananya adalah Kejaksaan yang menjalankan kekuasaan negara. Salah satu fungsi utama Jaksa sebagai penuntut umum menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selain itu, Jaksa memiliki wewenang lain yakni bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara JPN. Lalu, dari mana asal nama Jaksa Pengacara Negara? Apa saja kewenangan, tugas dan fungsinya?Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi. Yang kita kenal bila berbicara mengenai jaksa diidentikan dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan. Namun, dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum pidana. Jaksa inilah yang disebut Jaksa Pengacara artikel Hukumonline berjudul “Bahasa Hukum Jaksa Pengacara Negara”, dijelaskan UU Kejaksaan tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan Jaksa Pengacara Negara. Sebab dalam UU Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI tidak menjelaskan mengenai Jaksa Pengacara Negara. Yang ada hanya jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksnaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Maryin Basiang dalam tulisannya “Tentang Jaksa Selaku Jaksa Pengacara Negara”, menyebut makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 UU Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan jaksa pengacara negara. Tulisan Martin adalah terjemahaan dari landsadvocaten yang dikenal dalam Staatblad 1922 tentang Vertegenwoordige keterwakilan van den Lande in Rechten. Sebelumnya, Pasal 27 ayat 2 UU Kejaksaan 1991 itu menyebutkan “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Baca Juga Bahasa Hukum Jaksa Pengacara Negara Pasal 2 Staatblad 1922 juga menyebut dalam suatu proses atau sengketa yang ditangani secara perdata, bertindak untuk pemerintahan sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa. Ini kemudian diadopsi dalam Pasal 30 ayat 2 UU Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang diubah menjadi UU Tahun 2021. Menurut Martin, sebutan jaksa pengacara negara hanya diberikan kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas perdata dan tata usaha negara. Sebutan pengacara dalam jaksa pengacara negara tak bermakna bahwa JPN tunduk pada UU 30 ayat 2 UU Tahun 2004 menyebutkan “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Kejelasan mengenai tugas jaksa pengacara negara disebutkan dalam Pasal 34 UU Kejaksaan yang menyebutkan “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.”
Jakarta - Penegak hukum di Indonesia meliputi kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, advokat, mahkamah agung, kejaksaan, hingga Komisi peran polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia terutama terletak pada fungsi utamanya masing-masing. Berikut bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Dalam penegakan hukum, polisi berada di garda terdepan sebelum jaksa dan hakim, seperti dikutip dari Mengenal Profesi Penegak Hukum oleh Viswandro kepolisian di Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi RI sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri dan dalam tugasnya selalu menjunjung tinggi HAM dan hukum negara. merupakan instansi pelaksana putusan pidana. Sementara itu dalam hukum perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara sebagai pelaksana kewenangan kejaksaan, dapat menjadi penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, seperti dikutip dari laman resmi Kejaksaan melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, yaitu dengan melaksanakan fungsi peradilan sesuai batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan Kehakiman sendiri diatur dalam UU No. 48 Tahun dan fungsi hakim sebagai penyelenggara peradilan antara lain memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara; menetapkan hukum atas kasus yang dihadapkan padanya untuk memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku dengan memberikan keadilan berdasarkan dari Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi oleh D. M. Masrur Huda, tiga unsur yang harus dipegang hakim dalam menegakkan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003. Dalam hal ini, advokat menjadi salah satu perangkat dalam proses peradilan, yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan berfungsi menjaga objektivitas dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum equality before the law dan akses pada pemberi nasihat hukum yang menjamin keadilan untuk semua lewat bantuan hukum, seperti dikutip dari Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional oleh Dr. Yahman, wajib membela kepentingan rakyat lewat bantuan hukumnya tanpa membedakan latar utama KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2022 yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; pencegahan tindak pidana korupsi; menyelidik, menyidik, dan melakukan penuntutan terhadap tipikor; supervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaran pemerintahan negara. Simak Video "Jaksa Tuntut Mati 2 Polisi Terdakwa yang Jual Sabu Sitaan di Sumut" [GambasVideo 20detik] twu/nwyPenampilandipersidangan dengan toga hitam dan dasi putih sama dengan jaksa dan hakim, menandahkan kita sama kedudukan dalam persidangan, sama-sama penegak hukum, jadi penilaian masyarakat biarlah masyarakat sendiri yang menilai, bagi kita advokat senantiasa bekerja secara profesional dan sesuai bidang hukum yang menjadi keahlian dalam menangani perkara. kita menjadikan sumpah atau janji advokat dan kode etik profesi sebagai rel dalam menjalankan profesi.
perbedaan toga jaksa dan pengacara – Toga adalah simbol hukum dan keadilan. Toga adalah simbol profesi hukum yang diwajibkan bagi semua profesional hukum. Perbedaan toga yang paling mencolok adalah antara toga jaksa dan toga pengacara. Sebagai profesional hukum, keduanya memiliki toga yang berbeda yang menunjukkan perbedaan dalam fungsi dan peran mereka. Jaksa adalah pejabat publik yang melayani sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum. Sementara pengacara adalah orang yang telah lulus dari sekolah hukum dan memiliki izin untuk melakukan praktik hukum secara profesional. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dan toga mereka pun berbeda dalam hal warna, bentuk, dan ukuran. Dalam artikel ini, kita akan melihat lebih dekat perbedaan toga jaksa dan pengacara. Daftar Isi1 Penjelasan Lengkap perbedaan toga jaksa dan 1. Toga adalah simbol hukum dan keadilan yang diwajibkan bagi semua profesional 2. Perbedaan toga yang paling mencolok adalah antara toga jaksa dan 3. Jaksa adalah pejabat publik yang melayani sebagai wakil negara dalam menegakkan 4. Pengacara adalah orang yang telah lulus dari sekolah hukum dan memiliki izin untuk melakukan praktik hukum secara 5. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dan toga mereka pun berbeda dalam hal warna, bentuk, dan ukuran. Penjelasan Lengkap perbedaan toga jaksa dan pengacara 1. Toga adalah simbol hukum dan keadilan yang diwajibkan bagi semua profesional hukum. Toga adalah simbol hukum dan keadilan yang diwajibkan bagi semua profesional hukum. Toga ini merupakan simbol yang dihormati dan dipercaya sebagai lambang kehormatan dan kekuatan hukum. Ini berarti bahwa toga harus digunakan ketika para profesional hukum berada di dalam ruang sidang atau hadir untuk memenuhi kebutuhan hukum. Meskipun toga merupakan simbol hukum yang sama untuk semua profesional hukum, toga yang digunakan oleh jaksa dan pengacara berbeda-beda. Toga yang digunakan oleh jaksa adalah berwarna hitam dan berlobang di sisi kanan bagian bawah. Toga ini juga memiliki sebuah cincin logam yang berbentuk lingkaran di bagian kiri lengan. Sementara itu, toga yang digunakan oleh pengacara berwarna putih dan berlobang di sisi kiri bagian bawah. Toga ini juga memiliki sebuah cincin logam berbentuk segitiga di bagian kanan lengan. Kedua toga ini juga berbeda dalam hal material yang digunakan. Toga jaksa biasanya terbuat dari bahan katun yang kuat dan tahan air, sedangkan toga pengacara terbuat dari bahan sutera yang lebih tipis. Toga jaksa juga diikat dengan sebuah tali untuk memastikan bahwa toga tetap berada di tempatnya. Kedua toga ini juga berbeda dalam bentuknya. Toga jaksa lebih besar dan memiliki lubang yang lebih besar di bagian bawahnya. Sementara itu, toga pengacara lebih kecil dan memiliki lubang yang lebih kecil. Kedua toga ini juga berbeda dalam hal hiasan yang terdapat di bagian atasnya. Toga jaksa biasanya memiliki tiga hiasan di bagian atas, yaitu lambang pemerintah, lambang keadilan dan salah satu dari tiga warna yang mewakili kekuasaan. Sementara itu, toga pengacara hanya memiliki dua hiasan, yaitu lambang pemerintah dan lambang keadilan. 2. Perbedaan toga yang paling mencolok adalah antara toga jaksa dan pengacara. Toga jaksa dan pengacara memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam sistem hukum, meskipun mereka adalah bagian dari proses keadilan. Perbedaan toga yang paling mencolok antara keduanya adalah warna dan aksen yang digunakan. Toga jaksa berwarna hitam dengan aksen putih di bagian bahu, serta jahitan di sekitar leher. Toga ini biasanya didapatkan dari pembuat toga yang telah dipilih oleh pemerintah negara. Jahitan di leher sedikit lebih tinggi dari jahitan di bagian lain, menciptakan kesan yang lebih formal. Toga jaksa juga dikenal sebagai toga kantor, karena digunakan oleh para pejabat pemerintah. Pengacara, di sisi lain, memakai toga yang berbeda. Toga pengacara berwarna abu-abu dengan aksen putih di bagian bahu. Toga ini dianggap lebih sederhana daripada toga jaksa, dan biasanya bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli. Pengacara juga dapat memasangkan toga mereka dengan ikat pinggang dan baju. Keduanya juga memiliki aksesori yang berbeda. Toga jaksa dilengkapi dengan mahkota di bagian atas, yang digunakan untuk menandai pangkat tertinggi yang dimiliki oleh jaksa. Pengacara, di sisi lain, menggunakan pin berbentuk mahkota yang lebih kecil di bagian baju. Dalam sistem hukum, toga jaksa dan pengacara memiliki arti yang berbeda. Toga jaksa menandai posisi pengacara di pemerintahan dan toga pengacara menandai keahlian pengacara dalam melakukan tugasnya. Namun, keduanya memiliki toga yang berbeda yang membuat mereka dapat dikenali dengan mudah. 3. Jaksa adalah pejabat publik yang melayani sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum. Toga jaksa dan pengacara adalah dua profesi hukum yang berbeda. Mereka berdua terlibat dalam proses hukum, namun perbedaan antara keduanya terletak dalam fungsi dan tujuan mereka masing-masing. Jaksa adalah pejabat publik yang melayani sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum. Jaksa berfungsi sebagai penggugat dalam proses hukum. Mereka mengumpulkan bukti-bukti untuk menyampaikan tuduhan kepada orang yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum. Mereka juga mengawasi proses hukum serta menjaga agar hak asasi dan keadilan terpenuhi. Sedangkan pengacara adalah orang yang memberikan bantuan hukum kepada klien mereka. Mereka dapat dipersiapkan untuk menghadapi tuduhan yang disampaikan oleh jaksa. Mereka melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang dapat membantu kliennya. Mereka juga menyajikan argumen-argumen hukum yang kuat untuk mendukung tuduhan kliennya. Kedua profesi ini berbeda dalam hal tujuan mereka. Jaksa bekerja untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelanggar hukum diadili. Sedangkan pengacara ditugaskan untuk membela kliennya dan memastikan bahwa hak asasi dan keadilan kliennya terpenuhi. Kedua profesi ini penting dalam menjaga keadilan dan pengaturan hukum di masyarakat. 4. Pengacara adalah orang yang telah lulus dari sekolah hukum dan memiliki izin untuk melakukan praktik hukum secara profesional. Pengacara adalah orang yang telah lulus dari sekolah hukum dan memiliki izin untuk melakukan praktik hukum secara profesional. Ini berbeda dengan jaksa, yang merupakan pejabat publik yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelidiki dan menuntut kasus di pengadilan. Jaksa memiliki kewenangan untuk mengikuti proses hukum, mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mengajukan tuntutan atas tindakan yang dianggap melanggar hukum. Pengacara dapat mengatur hubungan hukum antara klien mereka dan pihak lain, serta menyediakan bantuan hukum dalam memahami hukum dan menghadapi kasus hukum. Mereka bertugas mengumpulkan bukti, mengajukan tuntutan, dan bernegosiasi dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan klien mereka. Selain itu, pengacara juga dapat menyediakan bantuan hukum untuk membuat perjanjian dan akta, serta menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Jaksa diangkat oleh pemerintah untuk menyelidiki dan menuntut kasus, sedangkan pengacara adalah profesional hukum yang bekerja untuk membela klien mereka. Meskipun keduanya terlibat dalam proses hukum, pengacara lebih banyak terlibat dengan proses hukum yang berhubungan dengan pihak ketiga, sementara jaksa lebih banyak terlibat dalam proses hukum yang berhubungan dengan penguasa. Dengan demikian, keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem hukum. 5. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dan toga mereka pun berbeda dalam hal warna, bentuk, dan ukuran. Toga jaksa dan pengacara adalah dua profesi hukum yang berbeda. Walaupun tugas mereka serupa, yaitu membela hak-hak warga negara di hadapan pengadilan, ada beberapa perbedaan antara keduanya. 1. Pendidikan. Jaksa harus memenuhi syarat-syarat khusus untuk menjadi jaksa, yang meliputi menyelesaikan pendidikan hukum, menjalani masa magang di pengadilan, dan lulus tes. Sementara itu, pengacara tidak harus memiliki gelar hukum untuk berkarir sebagai pengacara, meskipun banyak pengacara yang memiliki gelar hukum. 2. Pekerjaan. Jaksa bertanggung jawab untuk mewakili pemerintah dalam segala tuntutan pidana. Mereka harus mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan, mengajukan tuntutan, dan menjalankan pengacaraan di depan hakim. Sementara itu, pengacara adalah pengacara pihak yang bertugas untuk membela kliennya. 3. Hakim. Jaksa mengajukan tuntutan di hadapan hakim, sedangkan pengacara melakukan pengacaraan di hadapan hakim. 4. Gaji. Pekerjaan jaksa lebih luas daripada pengacara. Sebagai hasilnya, jaksa berhak atas gaji yang lebih tinggi daripada pengacara. 5. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dan toga mereka pun berbeda dalam hal warna, bentuk, dan ukuran. Toga jaksa berwarna hitam dengan aksen merah, berbentuk jubah panjang, dan panjang hingga lutut. Sementara itu, toga pengacara berwarna abu-abu, berbentuk jubah yang lebih pendek, dan panjang hingga betis. Kesimpulannya, walaupun jaksa dan pengacara memiliki tugas yang hampir sama, ada beberapa perbedaan antara keduanya. Perbedaan ini juga tercermin dalam jenis toga yang mereka kenakan.PerbedaanGaji Jaksa Dan Pengacara. Karena dalam keseharian tugas dan wewenangnya lebih banyak mempunyai persamaan. Apa perbedaan hakim jaksa dan pengacara. 7 Profesi Ini Bergaji Lebih Besar dari Presiden - Bisnis from perbedaan hakim jaksa dan pengacara. Saya menjadi pengacara praktek sejak tahun 1992 , dan kemudian diangkat menjadi advokat pada tahun Seorang pengacara adalah seseorang yang dapat memberikan nasihat hukum dan terpelajar mengenai hukum. Sedangkan seorang Jaksa adalah orang yang secara hukum diizinkan untuk mewakili orang lain atau bertindak berdasarkan kepentingan orang lain atau klien. Bahkan, seorang jaksa merupakan pemandu dalam berbagai urusan bisnis dibawah otoritas yang terbatas dan dibatasi oleh sebuah dokumen tertulis yang berbentuk suatu surat, atau surat kuasa . Jaksa yang bertindak sebagai petugas pengadilan memiliki wewenang untuk mewakili klien dalam melakukan tindakan hukum. Di masa sekarang ini, seorang jaksa hukum mendapat izin untuk melakukan berbagai macam tugas pengacara, dengan syarat mengerti hukum dan telah lulus berbagai sertifikasi yang diperlukan. Pengacara kini lebih banyak memegang posisi sebagai penasihat hukum dan mengurus obligasi. Mereka dituntut untuk mematuhi kode etik pengacara yang berlaku di kalangan pengacara. Peran seorang pengacara bergantung pada bidang spesialisasinya, atau posisi yang sedang ia jabat. Seorang pengacara dapat berperan sebagai pendukung atau sebagai pembela bagi klien, atau sebagai orang yang menentang karena satu sebab. Pengacara juga dapat bertindak sebagai penasihat hukum, yang berarti bahwa pengacara dapat menjadi orang yang memberi informasi, atau nasihat atau saran dalam bidang hukum. Seorang pengacara juga bisa disebut sebagai seorang jaksa. Sebagai pendukung, ia dapat mewakili klien di pengadilan pidana dan perdata dengan menyediakan dan menyerahkan dalam pengurusan barang bukti. Seorang Pengacara berdebat di pengadilan untuk mendukung dan menolong kliennya. Sebagai pemberi saran, penasihat hukum, pemandu atau orang yang memberi instruksi kepada klien tentang hak-hak hukum, tugas dan kewajiban dan mengusulkan berbagai tindakan baik dalam urusan bisnis maupun masalah pribadi klien. Semua pengacara mempunyai izin untuk mewakili siapa pun di pengadilan, tetapi ada pengacara yang mengkhususkan diri dalam sidang ketenagakerjaan. Pengacara dalam bidang ini dilatih untuk melakukan penelitian, wawancara dengan klien dan saksi, lalu mengumpulkan semua rincian yang terkait dalam persiapan satu persidangan di pengadilan. Ada pula pengacara yang mengkhususkan diri dalam bidang hukum lingkungan, bidang kekayaan intelektual atau hak cipta, dan lain-lain. Saat ini, banyak pengacara yang bekerja sendiri dengan membuka kantor hukum swasta. Mereka mengkhususkan diri pada hukum pidana, di mana mereka mewakili klien yang terlibat dalam satu kasus pidana. Terdapat pula pengacara yang fokus pada hukum perdata di mana mereka memberikan bantuan pada klien dalam pengurusan surat wasiat, perwalian, kontrak, dan banyak lagi hal lainnya. Bahkan sebagian pengacara yang memilih untuk bekerja dalam Lembaga bantuan hukum seperti organisasi swasta, dan nirlaba, dalam kepentingan untuk membantu orang yang tidak mampu menyewa pengacara.